Hukum Dan Media: Kemana Arah Hukum Perkawinan Kita?

Rasanya ada yang janggal sejak saya mengikutsertakan diri untuk ambil bagian dalam mengamati perkembangan isu-isu pernikahan, karena memang basic saya di bidang hukum perkawinan. Isu tentang perkawinan sebenarnya tidak hanya ngomongin hukum nikah, talak, rujuk, khulu’, li’an, mahar dan sebagainya dalam dunia teks maupun konteks. Namun, ia juga bisa berbicara tentang sebuah “diskursus” atau “wacana” sekaligus penggiringan opini. Di posisi ini saya hendak mengatakan bahwa “anda mungkin wajib tahu atau mencari tahu hal ini”, agar tidak ada lagi kenaifan karena pengabaian.

Baiklah. Tulisan ini berawal dari apa yang disebut sebagai relasi. Wujud dari relasi atau hubungan, paling tidak, berujung pada tiga bentuk yang sering digunakan pada kajian ilmu alam; mutualisme (saling menguntungkan), komensalisme (tidak ada yang dirugikan), dan parasitisme (salah satu untung, yang lain rugi). Pijakannya bukan pada jenis entitas apa yang sesuai dengan jenis interaksi itu, tapi pada jenis esensi interaksinya. Dari ketiga jenis interaksi (simbiosis) itu, jenis yang kedua perlu diperjelas agar tidak terjadi paradoks pengetahuan. Komensalisme itu bercerita tentang dua entitas, bisa jadi lebih, yang jika berinteraksi satu diuntungkan dan yang lain tidak terpengaruh untuk diuntungkan atau tidak.

Kaitannya dengan konsep itu, potret interaksi hukum dan media bisa terbaca melalui teori interaksi itu. Dalam kurun waktu hampir dua dekade, pasca reformasi, gelombang populisme Islam, merujuk pada kajian Ariel Heryanto, -lihat bukunya: Identitas dan Kenikmatan (2015)-, sejak munculnya film fenomenal; Ayat-ayat Cinta (kesatu)-karena sekarang ada yang kedua- hal-hal yang berbau Islami memiliki daya tawar yang tinggi. Dengan karakter tokoh lelaki yang sangat utopis, Fahri, film yang katanya ingin mengajak memahami ayat-ayat cinta ketuhanan dan kemanusiaan, ujungnya juga tampak ingin mendoktrin poligami dan seperti berhasil membuka media dakwah para pemuja nilai-nilai Islam “murni”.

Sejak saat itu, gelombang film-film Islam berbalut kisah cinta “Islami” inspiratif-katanya- ramai di pasaran. Ketika saya search di google, setidaknya ada puluhan film yang bisa disebut film Islami, terhitung sejak pasca reformasi hingga hari ini. Itu belum yang terbaru loh. Tetapi dari banyaknya film “Islami” itu, saya akan fokus pada film-film bertema pernikahan. Beberapa yang bisa disebut yaitu; Ayat-ayat Cinta 1 (2008) dan 2 (2018), Ketika Cinta Bertasbih 1 dan 2 (2009) , Air Mata Surga (2015), Surga yang Tak Dirindukan 1 (2015) dan 2 (2017), Talak 3 (2015), dan Wedding Agreement (2019). Sepertinya ini cukup deh untuk mewakili apa yang ingin saya ungkap di sini.

Semua film tersebut, in my opinion, merepresentasikan isu-isu pernikahan baik yang berbasis teks, konteks, atau wacana. Namun, agak disayangkan, ketika “hukum” oleh media dijadikan sebagai objek eksploitasi-sebut saja interaksi parasitisme-dan meraup keuntungan secara sah.

Banyak wacana hukum di film-film itu yang tampak mengajari untuk berlaku melawan konsep hukum perkawinan Islam, utamanya hukum perkawinan Islam di Indonesia. Ayat-ayat cinta, misalnya, tampak menonjolkan peluang poligami dan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak bisa menggugat. Bahkan perempuan tampak dipaksa untuk memberi izin atau memaksa lelaki untuk berpoligami. Memang sih, film ini tidak menggambarkan konteks ke Indonesiaan. Tetapi, please, jangan lupa bahwa mayoritas penonton dan penggemarnya adalah orang Indonesia.

Ayat-ayat Cinta 2 yang rilis di tahun 2018 sebenarnya lebih fokus pada pesan kemanusiaan (humanity). Tetapi, narasi poligami masih saja menjadi ciri khas film ini. Masih dengan karakter Fahri yang utopis, perempuan masih digambarkan sebagai makhluk inferior dengan merelakan suaminya menikah lagi. Narasinya adalah karena Aisyah merasa tak pantas lagi dengan kondisi seksualitasnya yang sudah hancur sehingga membuatnya merasa tak pantas untuk melayani suaminya. Yang demikian inilah yang bisa disebut sebagai paradigma anti-mubadalah (resiprokal), yang dalam konteks ini berarti melanggengkan pemahaman perempuan sebagai objek dan laki-laki sebagai subjek. Bukankah hal ini juga sudah teratasi dalam aturan perkawinan di Indonesia melalaui KHI?

Hal yang sama juga terjadi di film Surga yang Tak Dirindukan. Film ini secara gamblang membuat logika hukum yang mungkin bisa dibilang irasional. Hanya dalam dunia fiktif seorang lelaki menyelamatkan wanita dengan janji untuk menikahinya. Tetapi mungkin juga ada sih di dunia nyata, entah di mana. Bahkan, hal yang menjengkelkan adalah film ini tampak mengajari seseorang untuk bisa menikah secara sirri dan berpoligami. Naifnya, wanita lagi-lagi menjadi kaum yang harus rela menerima tanpa pembelaan yang dilindungi oleh hukum. Si laki-laki pun digambarkan sebagai orang yang peduli terhadap keluarga istri “sirri” yang kedua.

Lalu, aspek kemaslahatan apa yang ingin ditampilkan dalam film ini? Hanya memantik suasana sendu sekaligus isak tangis penonton cewek kah? Ataukah ia hendak membangun paradigma hukum baru? Jawabannya adalah bahwa film sekelas ini hanya tampak ingin membuat menangis sejadi-jadinya dan memperjelas posisi inferioritasnya. Bahkan, bisa jadi lelaki melalui film ini memiliki referensi baru untuk ngibulin istrinya agar bisa berpoligami. Ia kah?

Kisah yang sama juga ada pada film Air Mata Surga. Dalam film ini seorang wanita yang tidak bisa memiliki keturunan dan terserang penyakit rahim harus rela memaksa suami atau dipaksa oleh keadaan dan lingkungan untuk merelakan suami menikah lagi. Memang sih, Islam membolehkan seseorang berpoligami jika istri tidak mampu memberikan keturunan dan itupun harus melalui persetujuan istri. Terkait hal ini, anda bisa melihat ini di tumpukan teks-teks fikih atau kalau mau cepat lihat saja di KHI pasal 57.

Tetapi, coba kita pikir ya, bukankah mempertimbangkan rasa kemanusiaan juga penting? Bukankah seorang istri yang tidak bisa menjalankan kewajibannya karena cacat bisa dianggap sebagai orang yang disabilitas? Bukankah orang disabilitas wajib diayomi dan dihormati dan tidak dikucilkan? LBM PBNU dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas (2018) memberikan penjelasan aspek humanity values terhadap seorang istri yang demikian. Di sinilah, bisa dikatakan, bahwa pertimbangan kemanusiaan dalam hukum perkawinan juga harus diutamakan. Film harusnya sih juga begitu, karena film merupakan media yang cukup efektif untuk transformasi keilmuan.

Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, Ketika Cinta Bertasbih 1 dan 2 juga mengusung narasi cinta Islami. Film yang telah dianggap sukses merepresentasikan kisah cinta dengan balutan tradisi yang apik, bagi saya, juga patut dikritisi. Bagian akhir film ini yang menarasikan proses pasrah pencarian jodoh oleh Azzam kepada Kyai Lutfi ini memang mengharukan tapi juga menjengkelkan. Yang bikin haru adalah ketika Kyai Lutfi akhirnya memberikan putrinya, Ana Althofun Nisa’, untuk Azzam. Nah, yang bikin jengkel adalah proses pernikahan yang sangat cepat.

Bukankah proses nikah itu butuh waktu beberapa hari? Bukankah perlu pertimbangan dan pemenuhan banyak hal? Nah kan, lagi-lagi ada konsep nikah sirri. Alasan keagamaan dianggap lebih pas dan maslahat ketimbang harus mematuhi aturan yang ada. Hal ini ada dalam film bisa jadi karena hingga hari ini di Indonesia, masih ada bentuk dualisme (penduaan) hukum dengan menganggap ada dua jalan sahnya hukum dalam satu objek yang sama. Tetapi, memang faktanya hal ini masih tampak dipedomani oleh beberapa pemuka Pesantren yang dengan otoritasnya bisa mengambil alih hak menikahkan santrinya kapanpun dengan perkataan “asalkan sah secara syari’at”.

Nah kan, sepertinya di benak mayoritas orang pesantren ada pemahaman yang belum utuh antara syariat dan fikih. Lebih lanjut, upaya penjelasan lebih detail tentang apa yang tidak bisa dirubah dan bisa berubah juga sangat berkorelasi dengan pembedaan pemahaman atas syari’at dan fikih.

Lanjut, dua film lain yang cukup bikin jengkel lagi adalah film Talak 3 dan Wedding Agreement. Hal yang bikin jengkel, selain adanya narasi BuCin (Budak Cinta) dana sajian humornya-terutama dalam film Talak 3-, lagi-lagi adalah potret hukum perkawinan yang tidak seideal yang saya bayangkan. Film Talak 3 garapan Hanung Bramantyo ini seperti ingin membuka kran wacana hukum perkawinan Islam klasik yang di Indonesia tampak sudah bertransformasi sajak KHI yang disepakati sebagai pedoman baru hukum perkawinan dan konsep beracara di pengadilan agama hadir.

Film Talak 3 menarasikan sepasang suami istri yang ingin rujuk kembali dengan harus mencari muhallil sebagai syarat sah untuk rujuk. Dalam film itu, meskipun dengan nada humor, hakim mengiyakan ketika pihak laki-laki menyatakan bahwa ia akan men-”talak tiga sekaligus” istrinya karena ia sudah tidak ingin lagi dengannya. Hakim, sesuai dengan cerita dalam film, memang sempat menanyakan kembali dengan narasi yang kurang lebih seperti; “apakah anda sudah yakin dengan keputusan anda?” Dan akhirnya, ketika si laki-laki menjawab ia hakim pun mengetok palu sebagai tanda sah.

Lucu juga sih jika ada film menghadirkan proses persidangan perceraian, tetapi tidak sesuai dengan prosedural yang semestinya. Mungkin hanya film ini. Lebih menarik lagi, lakon utama dalam film itu juga di-setting untuk bisa menjelaskan bagaimana hukum talak tiga dan kriteria muhallilnya, tanpa menceritakan konsep hukum talak yang diakui di Indonesia. Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa dalam KHI tidak ditegaskan model talak tiga sekaligus. Talak tiga justru terjadi ketika telah terjadi tiga kali talak raj’i. Nah, film ini abai dengan hal ini. Pemikiran progresif Umar bin Khattab atas kasus ini tampak menjadi rujukan para perumus hukum perkawinan Indonesia dengan mementingkan kemaslahatan perempuan.

Isu yang tampak lebih “gila” adalah isu perjanjian perkawinan di film Wedding Agreement. Bagaimana jadinya jika ada pernikahan sebab perjodohan lalu sang suami membuat perjanjian untuk disepakati bersama bahwa ia dan istrinya hanya akan menikah selama setahun dan setelah itu langsung cerai, karena si suami masih mencintai pacarnya? Bukankah perjanjian itu termasuk talak yang digatungkan? Lalu, apakah perjanjian seperti ini dibenarkan?

Jika kita mengamati lebih jauh, film-film di atas kebanyakan diadaptasi dari novel. Misalnya, Ayat-ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih yang diadaptasi dari tulisan kang Abik dengan judul yang sama, Surga yang Tak Dirindukan dari novel Asma Nadia dengan judul yang sama pula, Air Mata Surga dari novel Aguk Irawan dengan judul Air Mata Tuhan, dan Wedding Agreement dari novel Mia Chuz. Sedangkan untuk film talak 3 tidak merujuk pada sebuah novel.

Dunia pengarang dengan teksnya tidak bisa dipisahkan. Ada susunan pengetahuan yang membuat teks memiliki dunia dan sasaran yang berbeda. Bukan hanya sebab latar belakang pendidikan pengarang tetapi juga bisa karena pengalaman kehidupan, organisasi, afiliasi, dan aspek sosial lainnya. Karena itu, nilai-nilai dalam sebuah karya sastra harus dilihat secara menyeluruh dari segala aspek. Semakin menyelami dunia pengarang, maka pemahaman akan sebuah teks akan menuju pada hasil kritis dan objektif.

Hadirnya sebuah karya sastra memang terkadang memiliki sebuah unsur kritis atas nalar dominan yang merugikan publik. Kadang pula ia hadir untuk membentuk sebuah wacana baru demi melawan narasi dominan yang disepakati publik. Nah, kita harus bisa membedakan kedua hal ini dengan cermat. Jangan sampai, wacana dalam media diterima secara a priori, tanpa daya kritis.

Di titik ini, mungkin bisa ditarik sebuah teori wacana Focault yang memandang sebuah wacana dalam media apapun selalu berkaitan dengan kekuasaan dan pengetahuan. Artinya, sebab seseorang memiliki kekuasaan ia bisa mengatur sebuah pengetahuan dan dengan pengetahuan ia bisa secara bebas mengatur kekuasaan. Akhirnya, unsur otoritas berpengaruh dalam sebuah narasi dalam media apapun. Apalagi ini berkaitan dengan hukum perkawinan yang sangat sensitif. Siapapun harus hati-hati dalam membuka atau merespons wacana terkait topik ini. Jangan sampai terjadi lagi kesalahan fatal seperti geger milkul yamin di Jogja dua bulan lalu karena mengabaikan konsep nalar publik.

Akibat dari dominasi kekuasaan, akan hadir sebuah wacana dominan dan wacana terpinggirkan. Hal inilah yang harusnya diantisipasi oleh kelompok moderat dengan membangun otoritas tandingan melalui media dan konten yang segar dan atraktif. Setiap ada konstruksi wacana yang kelihatan cacat langsung saja dikritisi. Tujuannya adalah agar tidak terjadi romantisme berkelanjutan dengan rumpi-rumpi yang tambah bikin seseorang jadi BuCin (Budak Cinta sekaligus Budak Cingkrang) gegara telalu mengidealkan sosok-sosok utopis nan Islamis.

Pada konteks ini, saya hendak mengatakan bahwa hari ini kita masih terperangkap dalam romantisme kisah percintaan film yang syahdu tetapi kita tidak kritis melihat konten-konten dalam film yang menabrak norma ideal. Jika kita tetap saja terperangkap dalam penjara romantisme, bukankah kita seperti membiarkan pengebirian hukum perkawinan Indonesia secara gradual. Itu artinya sama saja kita tidak mengapresiasi usaha para penegak hukum perkawinan kita yang mati-matian menelaah dan menyusun hukum perkawinan demi mengakomodir keberadaan hukum perkawinan ummat Islam yang saat itu hampir diabaikan oleh pemerintah.

Lalu, ketika terjadi gelombang “arabisme”, hukum perkawinan yang bernuansa Indonesia dengan pertimbangan tradisi yang ada tiba-tiba diobrak abrik dengan narasi tekstualis yang tampak kecut. Semua konsep yang tidak Islami harus ditolak dan diubah kalau perlu. Bahkan, masyarakat yang dianggap melanggengkan nalar dominan publik yang Indonesiais harus dikontrol oleh perda-perda syariah. Semua akan menjadi serba syari’ah dan ini mungkin karena efek media yang mendemokan wacana Islami dalam segala hal. Kecut dan sumpek juga kan kalau begitu. Oleh karena itu, keberadaan hukum dan media harus berada pada posisi simobiosis mutalisme. Jika tidak memungkinkan cukuplah pada simbiosis komensalisme.

Di sini rasanya juga pas untuk mengatakan bahwa aturan pemerintah itu sudah menjadi jalan penyelesaian segala persoalan yang diperdebatkan (hukm al-hakim yar’fa’u al-khilaf). Jadi, saya memandang bahwa narasi-narasi untuk membangun kembali teks-teks lama dalam hukum perkawinan sudah tidak pas lagi untuk diangkat. Lah wong pemerintah saja sudah melakukan sebuah pembaharuan, kenapa masih saja ada yang tetap mendewakan sebuah konsep yang ditolak oleh pengetahuan publik. Karena itu, mungkin penting juga untuk menegaskan bahwa pengetahuan yang dikonstruksi harus merujuk pada dinamika yang ada (sosiologi pengetahuan). Bukan mengabaikan realitas. Karena mengabaikan realitas sama halnya memasung pengetahuan. Jadi, masihkah film-film Islami bertopik hukum keluarga menampilkan narasi pengebirian hukum perkawinan Indonesia? Jawabannya, silakan amati perkembangan dunia film di tanah air di era kabinet Indonesia Maju.

 

Wallahu A’lam.

 

 

 

Hadi Nur Muhammad

Santri PP Nurul Huda Mergosono Malang, Mahasiswa pascasarjana UIN Yogyakarta

3 thoughts on “Hukum Dan Media: Kemana Arah Hukum Perkawinan Kita?

  • February 27, 2020 at 2:36 pm
    Permalink

    keren, blog ini sangat menolong. saya jadi mengetahui banyak hal dari blog ini. keren!!!

    Reply
  • March 5, 2020 at 12:20 pm
    Permalink

    keren, web ini sangat menolong. saya jadi mengerti banyak hal dari blog ini. keren!!!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: