Murtad: Pindah Agama, Pengkhianat Negara?

sumber foto : suluh.co.id

Murtad: Pindah Agama, Pengkhianat Negara?

Ada ketidaksinkronan apabila kita memperhatikan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama dan diskursus fikih klasik mengenai aturan bagi orang yang murtad. Dalam tradisi fikih klasik, orang murtad bahkan diancam dibunuh. Selain itu, orang yang murtad juga diberi sanksi berupa dicabutnya kepemilikan atas hartanya.[1] Nah, persoalan ketidaksinkronan ini terletak pada penafsiran kebanyakan orang terhadap istilah murtad itu sendiri.  Sehingga menimbulkan pertentangan dengan ayat yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama.

Secara singkat, murtad bukan hanya bermakna orang yang pindah agama. Akan tetapi, murtad dalam konteks fikih klasik  juga identik dengan orang yang mencampakkan hukum negaranya alias pengkhianat negara. Ia menolak tunduk patuh kepada aturan dan tatanan negara yang sudah menjadi konsensus. Itulah mengapa dalam diskursus fikih klasik orang murtad dihukum dengan hukuman yang sangat berat.

Sudah sangat lama murtad menjadi polemik.  Bahkan ada yang beranggapan bahwa murtad dikeluarkan dari jarimah hudud. Alasan mengapa murtad pada zaman dahulu dimasukkan ke dalam hudud adalah karena kebanyakan orang yang murtad berpaling mengikuti musuh Islam dan memerangi Islam. Dalam konteks negara dan agama yang terintegrasi, murtad dari agama berarti juga murtad dari negara.

Singkat cerita, diskursus fikih klasik muncul dan berkembang pada zaman berlakunya negara Islam, yang mana  aturan Islam disepakati menjadi aturan resmi negara. Nah, karena saat itu hukum Islam jadi aturan negara, orang yang tidak patuh terhadap aturan tersebut akan dianggap murtad alias berkhianat dan akan diganjar dengan hukuman yang sangat berat. Itulah mengapa pada zaman itu murtad tidak sekedar soal pindah agama. Namum juga soal pengkhianatan terhadap aturan negara yang telah menjadi konsensus.

Sedangkan pada era sekarang, konteks seperti demikian sudah tidak lagi berlaku. Sayangnya, yang dibaca oleh komunitas pesantren yang masih baru belajar alias baru masuk pesantren adalah diskursus fikih klasik yang ditulis pada era kekhalifahan Islam berabad lalu saat  aturan Islam masih menjadi konsensus masyarakat. Sehingga, yang mereka pahami adalah orang yang murtad (technically speaking) wajib dikenakan hukuman berat. Mereka, kebanyakan, saat awal belajar tidak diberitahu latar belakang yang mengharuskan orang murtad (yang juga bermakna sebagai pengkhianat negara) wajib dikenai hukuman yang berat.

Nah, itulah yang menyebabkan santri yang baru belajar itu lebih ekstrem daripada santri yang sudah lama sekali mengaji. Santri yang telah lama mengaji, cenderung lebih toleran karena mereka telah membaca banyak referensi yang membuka pandangan mereka tentang konteks mengapa murtad itu dihukumi seperti itu. Atau pun kalau mereka tidak sempat mengetahui perkara itu, mereka lebih banyak menerima narasi yang kontradiktif dengan interpretasi mereka saat ngaji dulu tentang hukuman terhadap orang murtad. Bentuk kontradiksi itu bisa berupa seperti ini, “Loh, iya ya, katanya gak ada paksaan dalam memeluk agama[2], tapi kok orang murtad dihukum seperti itu.”

Persoalan demikian harus dicarikan solusinya. Hal ini dimaksudkan agar komunitas pesantren bisa sejak dini mampu berpikir toleran, cerdas, paham konteks, dan tidak kagetan. Solusi pertama yang paling memungkinkan adalah pengajar pesantren haruslah benar-benar paham konteks saat hukum fikih itu ditulis. Sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman terhadap istilah murtad yang rawan mendorong diri untuk merendahkan atau bahkan mempersekusi makhluk Tuhan. Syukur-syukur para pengajar di pesantren memahami Sosiologi, Antropologi, dan perangkat berupa Ilmu Sosial lainnya yang bisa membantu mereka memahami teks secara komprehensif.

Solusi kedua adalah menunda pengajaran mengenai pembahasan narasi murtad. Itu pun jika memang pengajarnya memang belum mampu. Bukan teksnya yang ditinggalkan. Karena kalau teks referensi fikih klasik tersebut dieliminasi, juga sungguh sangat disayangkan, bukan?

Lalu apa sanksi bagi orang murtad (yang tidak memerangi atau memusuhi umat Islam)? Dalam Al-Qur’an dapat kita temukan bahwa sanksi atas orang murtad adalah berupa sanksi moral dan ukhrawi; alias bukan sanksi fisik[3], kecuali jika ia memusuhi Islam.[4] Oleh karena itu, hadist Nabi yang sering diartikan secara tekstual sebagai hukum bunuh bagi orang yang murtad, “man baddala dīnahu faqtulūh,[5]” harus dipahami secara kontekstual. Hadist ini hanya berlaku bagi orang yang keluar dari Islam dan berkehendak memerangi umat Islam.[6]

Dalam hadist yang lain, Ibn Mas’ud berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tak halal darah orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku (Nabi) adalah utusan Allah, kecuali karena tiga perkara: orang yang membunuh jiwa dibalas jiwa, orang yang menikah lalu berzina dan orang yang meninggalkan agama Islam dan memisahkan dirinya dari jama’ah.”[7]

http://nun-media.com/2018/04/21/distingsi-antara-illat-dan-hikmah/

Secara tekstual hadist tersebut berbunyi: meninggalkan agamanya dan memisahkan (al-tārik) dirinya dari komunitas muslim (al-jamā’ah). Pada riwayat lain dalam Ṣaḥīḥ Muslim, menggunakan frasa al-mufāriq li al-jamā’ah.[8] Frasa tersebut mengandung makna bahwa kehalalan darah orang yang murtad itu harus dibarengi sebab berupa ia telah berkhianat kepada komunitas muslim dan berpaling ke golongan musuh. Hal tersebut menyiratkan bahwa konteks hadist tersebut adalah situasi peperangan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kekafiran tidak menjadi sebab halalnya darah seseorang. Akan tetapi, yang menyebabkan kehalalan tersebut adalah adanya upaya melawan dan memusuhi umat Islam.[9] Selain itu, kita pun dianjurkan untuk memberi kesempatan kepada orang yang keluar dari Islam (yang tidak memusuhi umat Islam) untuk bertobat, memastikan mereka tidak berputus asa supaya kembali memeluk Islam dan berharap ampunan Allah. Seperti yang tercantum dalam QS. Āli ‘Imrān: 89.[10]

oleh : Mahrus Afandi

[1] ‘Abd al-Qādir ‘Awdah, al-Tashrī’ al-Jinā’ī…., Juz I, h. 662. dan Wahbah al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī…, h. 189-190

[2] Lihat QS. Al-Baqarah: 156 dan QS. Yūnus: 99.

[3] Lihat QS. Al-Ḥajj: 11; QS. Al-Mā’idah: 33 dan 54; QS. Al-Naḥl: 106; QS. Al-Nisā’: 89-90 dan 137; QS. Āli ‘Imrān: 86, 106, dan 177; QS. Al-Baqarah: 217; dan QS. Al-Anfāl: 39.

[4] Maḥmūd Shalṭūt, Al-Islām ‘Aqīdah wa Sharī’ah (Mesir: Dār al-Qalam, 1966), h. 288-289.

[5] Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Jilid VIII, h. 50; Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, h. 848, hadis no. 2535.

[6] Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid., h. 342.

[7] Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Jilid IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1401/1981), h. 38; Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t. th.), 847, hadist no. 2533.

[8] Al-Nawāwī, Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawāwī, Jilid XI (Beirut: Dār al-Fikr, 1403/1983), h. 164.

[9] Maḥmūd Shalṭūt, al-Islām Aqīdah wa Sharī’ah, h. 289

[10] Anda bisa mempelajari lebih lanjut tentang diskusi mengenai hal ini di akun YouTube Jeda Nulis dan artikel yang di tulis oleh Abdur Rahman ibn Smith “Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: