Di Balik Fatwa dan Resolusi Jihad*

 

Fakta tentang pecahnya perang 10 November akan menjadi aneh jika direnungkan, karena peristiwa itu terjadi pasca berakhirnya perang dunia II, akan ada pertanyaan yang muncul ketika direnungkan mengapa masih ada perang pasca berakhirnya perang dunia. Perang itu adalah bentuk usaha balas dendam Inggris (sekutu) atas kematian Brigadir Jenderal Mallaby pada tanggal 30 Oktober, di tengah-tengah tawuran arek-arek Suroboyo yang dimotivasi oleh Fatwa dan Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh Kyai Hasyim Asy’ari. Fatwa dan resolusi yang membakar semangat arek-arek Suroboyo untuk menawur –istilah menawur adalah istilah yang paling tepat untuk merepresentasikan peristiwa ini, karena arek-arek Suroboyo bergerak menyerang tentara Inggris dengan tanpa pemimpin dan tanpa strategi–  tentara Inggris mulai tanggal 26 hingga 29 Oktober 1945 yang sedang tidak siap perang  yang pada akhirnya menjadi bukti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara independen yang kemerdekaannya dikehendaki oleh rakyatnya, sekaligus membuka mata dunia terhadap eksistensi negara Indonesia.

Latar Belakang Fatwa dan Resolusi Jihad

Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tidak ada negara satu pun yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno diberitakan oleh hampir seluruh media dunia sebagai negara fasis boneka pesanan Jepang. Berita tersebut didukung oleh beberapa opini yang dibentuk oleh media massa dunia seperti langkah Soekarno yang bertolak ke Jepang untuk meminta restu dari pihak Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, serta kepulangan Soekarno yang langsung bertandang ke rumah Laksamana Maeda pada tanggal 14 Agustus, juga mesin ketik yang dipakai oleh Sayuti Melik untuk mengetikkan naskah proklamasi yang diimpor dari Jerman. Semua itu semakin memperkuat anggapan media massa dunia yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara fasis, boneka dari penjajah Jepang.

Framing media massa dunia yang sedemikian rupa membuat negara-negara di dunia enggan untuk mengakui eksistensi Indonesia sebagai negara yang merdeka kendati Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Situasi tersebut menciptakan kegelisahan bagi Soekarno, presiden pertama Negara Republik Indonesia, hingga mendorongnya untuk sowan kepada Kyai Hasyim Asy’ari.

Mendengar kenyataan tersebut, Kyai Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa dan resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945, yang kurang lebih isinya: siapa pun yang mati membela Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ia mati syahid. Fatwa dan resolusi jihad tersebut membakar semangat arek-arek Suroboyo untuk menumpas siapa pun musuh mereka yang menginjakkan kaki kembali di bumi pertiwi.

Pada 25 Oktober 1945, tentara Inggris mendarat di Surabaya untuk melucuti senjata dan membebaskan tawanan perang yang berkebangsaan Belanda, dengan tanpa mempunyai niat untuk berperang. Ketiadaan niat berperang tersebut terbukti dengan perilaku para tentara Inggris yang dinilai tidak disiplin, karena pada saat baru saja mendarat di Surabaya mereka berbaris sambil menggoda para wanita yang mereka temui. Arek-arek Suroboyo, yang saat itu masih terbakar semangatnya oleh fatwa dan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kyai Hasyim Asy’ari, serentak menawur para tentara Inggris selama 4 hari secara bertubi-tubi, mulai tanggal 26 hingga 29 Oktober 1945. Dengan tanpa komando pemimpin dan juga strategi perang, mereka menyerang para tentara Inggris yang pada saat itu sama sekali tidak menduga akan diserang. Hingga pada puncaknya Brigadir Jenderal Mallaby mati digranat pada tanggal 30 Oktober 1945. Kematian jenderal Mallaby itulah yang menyulut kemarahan Inggris dengan mengultimatum Surabaya melalui Mayor Jenderal EC Mansergh, bahwa apabila Surabaya tidak segera menyerah tanpa syarat dan penduduk Surabaya yang bersenjata tidak menyerahkan senjatanya, maka pada tanggal 10 November 1945, pukul 6 pagi, Surabaya akan digempur oleh Inggris dari darat, laut, dan udara. Meletuslah peristiwa 10 November 1945, yang sampai hari ini kita peringati sebagai hari pahlawan.

Pesantren Punya Peran

Meskipun tentara Inggris benar-benar membombardir Surabaya dari darat, laut, dan juga udara, arek-arek Suroboyo dan juga rakyat Indonesia dari daerah lain, yang juga turut serta berjuang di Surabaya, dengan semangat yang disulut oleh fatwa dan resolusi jihad berhasil memukul mundur tentara Inggris. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan kehendak rakyat Indonesia, dan sekaligus menampik anggapan media massa dunia yang menilai Indonesia adalah negara fasis dan sekedar negara boneka pesanan Jepang.

Fakta tentang kontribusi kyai dan juga pesantren dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tampak dengan jelas pada peristiwa perjuangan arek-arek Suroboyo, khususnya ketika pesantren menjadi pihak yang melatarbelakangi fatwa dan resolusi jihad yang memompa semangat yang berlipat ganda dalam menghadapi musuh. Fakta ini juga memberikan petunjuk bagi kita bahwa kyai dan juga pesantren bukan sekedar golongan agamawan. Karena komunitas pesantren juga memiliki kontribusi dalam membangun peradaban yang berdampak positif secara komunal.

Patut untuk diketahui bahwa semua pesantren di Nusantara dibentuk oleh figur-figur yang memiliki silsilah keturunan kerajaan, oleh karena itu tata krama yang dipakai dalam pesantren adalah bentuk khas dari tata krama di kerajaan, seperti halnya aturan feudal khas keraton seperti berjalan dengan ngesot, kepatuhan dan melayani kepada kyai, dsb. Istilah kyai sendiri bukan sekedar istilah biasa, dan bukan pula term yang bermetamorfosis dari “Iki ae”, karena kata kyai merupakan gelar kebangsawanan di kerajaan.

Oleh karena itu, argumentasi yang menganggap bahwa hubungan pesantren dan kerajaan (seperti Keraton) tidak saling koperatif menjadi terbantahkan, pasalnya apabila kedua entitas itu dikatakan tidak saling koperatif, akan timbul pertanyaan tentang dimana tempat belajar para keluarga raja (Keraton) ? Di sekolah ? Tidak mungkin, karena sekolah baru muncul pada tahun 1901. Semua keluarga raja dididik di pesantren.

Pada tahun 1905, ketika banyak kaum priyayi terdesak dan memilih berkoalisi dengan Belanda, Belanda membuat ordonansi sekolah liar, yang isinya mengharuskan seluruh lembaga pendidikan yang ingin tetap beroperasi untuk mengajukan perizinan kepada bupati. Tujuan dari ordonansi ini adalah untuk melemahkan eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan. Akan tetapi, kenyataannya para bupati memanipulasi data-data untuk keperluan perizinan operasional pesantren supaya pesantren tetap eksis dan tetap beroperasi. Artinya, meskipun para bupati berkoalisi dengan penjajah Belanda, mereka tetap memperjuangkan eksistensi pesantren, karena pesantren adalah almamater mereka, tempat mereka dulu pernah belajar.

Bukti lain tentang peran positif pesantren dalam kemaslahatan komunal juga bisa ditemukan pada fakta-fakta pasca perang Diponegoro, saat Keraton mulai dirundung kegelapan. Banyak keluarga kerajaan atau para pejabat kerajaan yang kecanduan opium dan bertingkah laku buruk –seperti Amangkurat I, juga adik pangeran Diponegoro sendiri yang mati di usia 19 tahun dan diduga mati karena overdosis, dan juga Basah Kerto Pangalasan yang sempat menjadi panglima perang Diponegoro–. Komunitas pesantren yang berprinsip Mo Limo tidak terpengaruh dengan candu, oleh karena itu pesantren lah yang mengangkat senjata melawan penjajah dan anti koalisi dengan penjajah.

Baru pada tahun 1901, saat sekolah mulai didirikan, pesantren mulai kewalahan menghadapi penjajah Belanda. Hingga munculah golongan modernis yang menyibukkan pesantren dengan tuduhan TBC (tahayul, bid’ah, c/khurofat), sehingga timbulah perpecahan di tengah-tengah rakyat. Sebagai respon untuk mengatasi persoalan itu, pesantren menerapkan politik tasyabbuh, dengan menyitir sebuah hadist yang berisi, “barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia adalah golongan mereka”, pesantren memberikan larangan keras agar orang-orang pribumi tidak memakai segala macam atribut yang berkaitan dengan penjajah Belanda. Hal itu dilakukan sebagai bentuk usaha pesantren untuk menghindarkan rakyat dari propaganda sesat penjajah Belanda yang memecah belah rakyat.

Semua kontribusi pesantren tersebut, mulai dari pencerdasan rakyat, baik dari kalangan bangsawan maupun jelata, perjuangan melawan penjajah, melalui perang juga strategi politik seperti politik tasyabbuh, dan juga pengeluaran fatwa dan resolusi jihad adalah bukti adanya peran pesantren dalam membangun peradaban secara komunal. (MA.red)

Oleh : Mahrus Afandi (Wakil Pimpinan Redaksi Nun Media)

________

*Disadur dari bedah buku Agus Sunyoto: Fatwa dan Resolusi Jihad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: